Archive for November, 2009


Good Corporate Governent

KINERJA BUMN PASCA PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI PADA PT POS INDONESIA BANDAR LAMPUNG)

ABSTRAK

DWI OCTAVIANA

Krisis keuangan yang melanda Asia tahun 1997-1998 meninggalkan berbagai permasalahan di bidang ekonomi karena nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama Dollar Amerika sangat rendah. Banyak perusahaan di Indonesia baik yang bergerak di sektor riil maupun sektor jasa mengalami kebangkrutan dan harus masuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Salah satu langkah pemerintah guna mengatasi krisis ekonomi adalah dengan melakukan restrukturisasi BUMN salah satunya melalui penerapan Good Corporate Governanace (GCG). Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan/meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) melalui peningkatan daya saing dan kinerja perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders.
PT Pos Indonesia Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang menjadi bagian kerja Wilayah Pos III Sumbagsel PT Pos Indonesia (Persero) juga melaksanakan Good Corporate Governance sebagai upaya untuk lebih profesional dalam menjalankan pengelolaan perusahaan dan pelayanan kepada pelanggan. Salah satu dasar penerapan GCG tersebut adalah Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor 81/Dirut/1201 tanggal 27 Desember 2001 tentang Gerakan Moral Pos Indonesia , BTP (Bersih, Transparan dan Profesional).
Untuk mengetahui kinerja PT Pos Indonesia Bandar Lampung pasca penerapan good corporate governance, maka peneliti menggunakan metode pengukuran kinerja Balance Scorecard yaitu mengukuran kinerja yang menjabarkan visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan ke dalam empat perspektif, meliputi : perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil penelitian menujukkan bahwa kinerja PT Pos Indonesia Bandar Lampung dalam kondisi sehat/baik dengan nilai A. Hasil perhitungan kinerja balance scorecard juga didukung sekaligus sejalan dengan pehitungan angket/kuesioner yang diberikan kepada pegawai dan pelanggan.
Saran dari penelitian ini adalah peningkatan kualitas pelayanan PT Pos Indonesia Bandar Lampung sehingga akan menghindari penurunan jumlah pelayanan. Temuan di lapangan menujukkan bahwa pegawai bersikap tidak peduli bahkan tidak mengetahui apa yang menjadi visi dan misi perusahaan, Oleh sebab itu, pimpinan harus mensosialisasikan visi dan misi yang diemban perusahaan dengan baik. Selain itu, PT Pos Indonesia Bandar Lampung harus lebih transparan dan terbuka terhadap informasi yang dibutuhkan pegawai maupun pihak lain demi terwujudnya gerakan bersih, transparan dan professional (BTP) PT Pos Indonesia.

Advertisements

RIBUT-RIBUT soal pengucuran dana penyelamatan Bank Century terus berlanjut walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali mengatakan penyelamatan terhadap bank kecil itu telah sesuai dengan peraturan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia. Padahal, dana yang disetujui DPR hanya sebesar Rp1,3 triliun.

Misteri itulah yang ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap bank.

Tidak hanya KPK, DPR pun meminta BPK mengaudit proses bailout tersebut. Itu karena sebelumnya DPR pada 18 Desember 2008 telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.

Kasus Bank Century telah memperlihatkan kepada kita bahwa ada bank kecil yang mendapatkan dukungan besar dari otoritas keuangan dan bank sentral. Pertanyaannya adalah semangat apakah yang melatarinya?

Argumentasi yang muncul dari pihak berwenang sejauh ini adalah bahwa proses penyelamatan Bank Century telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU LPS dan perintah dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Bahwa pembiayaan yang dikeluarkan LPS untuk menyelamatkan Bank Century berasal dari kekayaan LPS, bukan uang negara.
Saat likuidasi Bank Century, terdapat 23 bank yang masuk pengawasan BI. Dan pengambilalihan itu bertujuan memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk mencegah rush yang bila dibiarkan, akan berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.

Terlepas dari argumen pemerintah, BI, dan LPS, yang harus diuji kebenarannya, kasus Bank Century dalam level tertentu diperkeruh isu transparansi yang dipertanyakan banyak kalangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas menyatakan ia sama sekali tidak tahu tentang proses bailout bank tersebut karena tidak pernah mendapatkan laporan dari Sri Mulyani saat kebijakan itu diambil.

Adalah aneh, seorang wakil presiden yang selama ini dikenal sebagai driving force dalam kebijakan ekonomi tidak mengetahui dan tidak dilapori. Ketidaktahuan Wapres menjadi bukti bahwa transparansi menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan dalam isu bailout ini.

Kasus Bank Century juga tidak terlepas dari isu tidak sedap mengenai dugaan keterlibatan petinggi kepolisian. Terkait dengan persoalan di Bank Century pernah muncul sebuah polemik tentang cicak versus buaya antara kepolisian dan KPK. Ini juga menjadi tanda tanya tersendiri yang harus diungkap.

Ada pula isu bahwa penyelamatan Bank Century dilakukan semata untuk menyelamatkan dana nasabah tertentu.

Masih banyak misteri yang melingkupi kasus penyelamatan Bank Century. Karena itu, audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas.

Jangan sampai ada penumpang gelap yang bermain dengan mengatasnamakan penyelamatan ekonomi nasional.

Pertanyaan yang amat mengganggu bukanlah pada alasan mengapa Bank Century harus diselamatkan. Namun, pada mengapa untuk sebuah bank kecil dengan aset yang juga kecil harus dikucurkan dana yang begitu besar? Apalagi pemilik bank itu sedang terlibat kasus pidana penggelapan uang nasabah?

Apakah semua kejahatan pidana pemilik bank harus ditanggulangi negara? Jadi, soal mengapa sudah transparan. Yang belum terang benderang adalah soal jumlah yang sangat besar.

Kenapa?karena banyak pihak yang belum tahu kemana jumlah yang sangat besar itu dialirankan.

Bahkan sekarang muncul berita bahwa jumlah besar itu salah satunya dialirankan untuk mendanai kampanye capres dan cawapres SBY dan Budiono. Dan sampai saat inipun masih terdengar berita tentang hal itu tetapi sampai saat ini pula belum bisa dipastikan tentang adanya berita tersebut yang sudah terlanjur tersiar diberbagai media diIndonesia.