KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilaksana oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara; artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurun pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional.

KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah utang yang beredar atau mengubah permintaan akan uang.

KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA

Di dalam analisis makroekonomi dianggap suatu perekonomian berusaha untuk mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi ( dan kalau mungkin mencapai penggunaan tenaga kerja ) tanpa inflasi.  Di dalam perekonomi terbuk tujuan itu berarti bahwa usaha untuk mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi tersebut harus diikuti oleh keadaan neraca pembayaran yang menguntungkan. Neraca pembayaran yang mengalami defisit, pertama,  memperngaruhi kestabilan harga – harga; dan kedua, menimbulkan pelarian modal dan mengurangi investasi, yang pada akhirnya akan menimbulkan kemunduran dalam kegiatan ekonomi negara. Dengan demikian, di sektor luar negeri kebijakan pemerintah haruslah ditekankankepada menciptakan keseimbangandalam neraca pembayaran yang pada waktu yang sama akan mewujudkan pula tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan sifatnya dalam mempengaruhi perbelanjaan agregat, langkah – langkah yang dapat dilaksanakan pemerintah dapat dibedakan dalam dua golongan :

  1. Kebijakan menekan pengeluaran ( expenditure dampening policy )
  2. Kebijakan memindahkan pengeluaran ( expenditure switching policy )

KEBIJAKAN MENEKAN PENGELUARAN

Yang dimaksudkan dengan kebijakan menekan pengeluaran adalah langkah – langkah pemerintah untuk menstabilkan neraca pembayaran yang sedang dalam keadaan defisit dengan melakukan tindakan – tindakan yang akan mengurangi pengeluaran agregat. Dengan tindakan itu pemerintah berharap impor dapat diturunkan tanpa mengurangi mengurangi ekspor. perubahan seperti itu diharapkan akan memperbaiki neraca pembayaran. Kebijakan menekan perbelanjaan dilandaskan kepada keyakinan behwa ekspor tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, sedangkan impor mempunyai berkaitan yang positif dengan pendapatan nasional –  makin tinggi pendapatan nasional maka makin tinggi impor. Maka kebijakan mengurangi pengeluaran agregat, yang pada umumnya akan menurunkan tingkat pendapatan nasional, pada akhirnya akan mengurangi impor. Sebaliknya ekspor tidak akan mengalami perubahan.

Kebijakan menekan pengeluaran sangat sesuai dijalankan pada waktu perekonomian menghadapi masalah inflasi dan tingkat kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi. Dalam keadaan pengangguran yang cukup tinggi, kebijakan tersebut akan memperburuk masalah yang dihadapi. Apabila perbelanjaan agregat dikurangi, tingkat kegiatan ekonomi akan semakin menurun dan masalah pengangguran semakin memburuk. Ini merupakan pengorbanan yang terlalu besar untuk menyeimbangkan neraca pembayaran.

Kebijakan menekan dapat dilaksanakan dengan mengambil salah satu atau gabungan langkah – langkah yang dinyatakan di bawah ini :

  1. Menaikkan pajak pendapatan. Pajak pendapatan yang bertambah tinggi akan mengurangi pendapatan disposebel, dan pengurangan tersebut selanjutnya akan menurunkan konsumsi ke atas barang – barang buatan dalam negeri dan barang impor
  2. Menaikkan tingkat bunga. Tingkat bunga yang bertambah tinggi menyebabkan beberapa kegiatan tidak memberikan keuntungan yang memuaskan lagi. Ini akan membatalkan niat para pengusaha untuk menenm modal disektor tersebut. Investasi akan berkurang dan ini selanjutnya akan mengurangi pengeluaran agregat.
  3. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Tindakan pemerintah ini bukan saja penting untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran, tetapi juga inflasi yang sedang dihadapi. Pengurangan dalam pajak pendapatan dan kenaikkan dalam tingkat bunga tidak akan mencapai tujuannya apabila harga – harga terus meningkat. Untuk mengekang kenaikkan harga – harga, pengurangan dalam pembelanjaan pemerintah adalah sangat penting peranannya. Pada waktu yang sama tujuan untuk  menyeimbangkan neraca pembayaran akan lebih mudah mencapainya.

KEBIJAKAN MEMINDAHKAN PENGELUARAN

Yang dimaksudkan dengan kebijakan memindahkan pengeluaran adalah tindakan – tindakan pemerintah untuk menstabilkan sektor luar negeri yang sifatnya mendorong masyarakat mengurangi impor, melakukan konsumsi yang lebih banyak ke atas barang – barang buatan dalam negeri, dan meningkatkan ekspor. Ketika perekonomian sedang menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran, dan pada waktu yang sama menghadapi masalah pengangguran yang tinggi, kebijakan memindahkan pengeluaran merupakan tindakan pemerintah yang paling sesuai.

Kebijakan tersebut secara serentak dapat mengatasi kedua – dua masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan memindahkan pengeluaran dapat dibedakan lebih lanjut kepada dua golongan:

  1. Kebijakan memindahkan pengeluaran secara paksaan, dan
  2. Kebijakan yang memindahkan pengeluaran dengan membuat perangsang – perangsang untuk ekspor.

MEMINDAHKAN PENGELUARAN SECARA PAKSA Langkah ini bertujuan untuk mengurangi inpor di satu pihak dan menambah pengeluaran ke atas barang – barang buatan dalam negeri di lain pihak. Kebijakan pemerintah tersebut meliputi salah satu atau gabungan langkah – langkah berikut:

  1. Memperkenalkan atau mempertinggi pajak impor. Pajak impor adalah pungutan yang dikenakan pemerintah ke atas barang – barang yang diimpor. Pungutan yang terutama adalah tarif. Salah satu tujuan pemerintah untuk mengenakan tarif adalah memperoleh pendapatan. Disamping itu ia mempunyai beberapa tujuan lain. Secara lebih terinci hal ini akan diuraikan di dalam bagian yang berikut.
  2. Menentukan quota atas barang – barang tertentu. Quota adalah kebijakan membatasi impor dari luar negeri dengan menentukan  jumlah nya barang yang boleh diimpor dari luar negeri. Biasanya kebijakan ini dilaksanakan dalam bentuk menentukan jumlah sesuatu barang yang dapat diimpor dalam suatu waktu tertentu. Jumlah tersebut menunjukkan tingkat maksimumdari impor yang boleh dilakukan dalam jangka waktu tersebut.
  3. Mengawasi penggunaan valuta asing yang dimiliki. Dalam kebijakan ini pemerintah secara cermat mengawasi cara – cara masyarakat menggunakan valuta asing yang dimiliknya. Biasanya peraturan – peraturan akan dibuat yang tujuannya adalah untuk menjamin agar devisa yang dimilik-yang biasanya sangat tidak mencukupi jumlahnya-dapat digunakan dengan sebaik – baiknya sehingga penggunaannya mencapai efisiensi yang tinggi.

INSENTIF UNTUK MENGEKSPOR Langkah ini akan lebih mencapai tujuannya apabila usaha memnidahkan pengeluaran secara paksa di atas diikuti pula dengan kegiatan meningkatkan ekspor. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara memberi beberapa galakan kepada pengusaha – pengusaha yang melakukan kegiatannya di bidang ekspor, yaitu :

  1. Menciptakan perangsang – perangsang mengekspor. Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan cara melaksanakan langkah – langkah yang menyebabkan kegiatan ekspor lebih menguntungkan daripada masa sebelumnya. Menciptakan kestabilan ke atas upah dan harga merupakan salah satu usaha penting untuk mencapai tujuan ini. Kesuksesan kegiatan ekspor tergantung kepada kemampuan barang – barang dalam negeri untuk bersaing di pasaran luar negeri. salah satu faktor yang menentukan daya saing tersebut adalah ongkos produksi yang rendah dan harga penjualan yang stabil. Keadaan ini dapat diciptakan apabila terdapat kestabilan harga – harga dan upah
  1. Melakukan devaluasi. Maksud dari tindakan adalah untuk menaikkan daya persaingan barang dalam negeri. Devaluasi menyebabkan harga ekspor bertambah murah dan impor bertambah mahal. Oleh sebab itu devaluasi akan menambah ekspor dan mengurangi impor.

kebijakan fiskal seimbang atau anggaran belanja seimbang, yaitu pengeluaran haruslah sesuai atau sama dengan pendapatnya.

KELEMAHAN ANGGARAN BELANJA SEIMBANG. Setelah berlakunya depresi dunia pada permulaan tahun 1930an mulailah disadari bahwa melakukan kebijakan fiskal seimbang seperti baru saja dinyatakan dapat memperburuk masalah ekonomi yang sedang hadapi. Di dalam masa depresi tingkat kegiatan ekonomi adalah sangat rendah, dan oleh karenanya pendapatan pemerintah yang terutama diperoleh dari pajak akn menjadi sangat rendah pula. Pendapatan pemerintahyang telah menjadi bertambah rendah ini akan memaksa pemerintah mengurangi pengeluarannya. Langkah ini akan memperburuk masalah kemunduran ekonomi yang wujud karena penurunan dalam pembelanjaan pemerintah akan lebih menurunkan lagi pengeluaran agregat dan memperburuk masalah kemunduran ekonomi yang sedang berlangsung.

Di dalam masa kemakmuran yang tinggi, dan yang telah menimbulkan keadaan inflasi dalam ekonomi, menjalankan kebijakan fiskal yang seimbang akan memperburuk pula masalah inflasi yang sedang dihadapi. di dalm masa kemakmuran, pendapatan pemerintah dari pajak akan mengalami kenaikan yang sangat besar. Kalau keadaan ini mendorong pemerintah menambah pengeluarannya, maka peengeluaran agregat menjadi bertambah besar lagi menimbulkan kelebihan permintaan agregat yang lebih banyak. Keadaan seperti itu akan memperburuk lagi masalah kenaikan hatga – harga yang sedang dihadapi. Pada masa ini kebijakan fiskal seimbang tidaklah lagi dianggap sebagai sutu kebijakan fiskal yang harus dilakukan pada setiap waktu. Menjalankan kebijakan itu secara terus menerus tidak akan memberi jaminan bahwa tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi akan selalu dapat dicapai. Kebanyakan ahli – ahli ekonomi sekarang ini berpendapat bahwa pemerintah haruslah menjalankan perbelanjaan defisit ( yaitu pengeluaran pemerintah adalah melebihi dari pendapatnya ) atau perbelanjaan surplus ( yaitu pengeluaran pemerintah adaalah lebih sedikit dari pendapatnya ), apabila langkah seperti itu diperlukan untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi negara ke keadaan yang dikehendaki